Month: January 2019

Prof. Dr.K.H.Mar’ruf Amin Fatwa muncul selain didasarkan atas nushus syariah juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung  pada kondisi sosial yang melingkupinya. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan alat bantu memahami lahirnya fatwa kontemporer yang mungkin berbeda dari apa yang termaktub dalam buku fiqih.  Tidak bisa dipungkiri banyak terjadi kerancua-terutama di kalangan masyarakat umum dalam memahami fatwa dan fiqih.  Mungkin karena adanya kemiripan antara fiqih dan fatwa, sehingga keduanya dipahami sebagai sama dan sebangun.  Belum lagi jika melihat keluaran (output) diantara keduanya hampir sama, yakni berubah huku. Menyamakan fatwa dengan fiqih hanya karena output keduanya sama merupakan kesalahan yang sangat mendasar. Walaupun keduanya mengahsilkan hal yang sama, yakni hukum, namun pada dasarnya di...

Prof. Dr.KH.Ma’ruf Amin Pembaharuan hukum islam selain didasarkan atas kaidah “ taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azimah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awaid ”. (perubahan fatwa hukum karena perubahan zaman, tempat , kondisi, niyat dan adat kebiasaan). Kaidah ini menunjukan salah satu karakteristik hukum Islam (fiqih) yang fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan barau  dan yang terbarukan  ( al-masail al-jadidah wa al-mustajadah). Kaidah ini juga menegasikan anggapan sebagian orang bahwa hukum Islam (fiqih) merupakan suatu yang sacral yang tidak mungkin berubah. Fiqih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan nushush syariah yang terdapat dalam al-qur’an atau al-hadis. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, sebagaimana kaidah diatas bahwa pembaruan hukum Islam (fiqih) merupakan suatu keniscayaan, karena teks al-qur’an maupun hadis sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan...

Prof.Dr. KH. Ma’ruf Amin Banyak pihak mengatakan bahwa dinamika tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia erat terkait dengan fatwa DSN-MUI. Ia dinilai mempunyai efek berantai (multiplayer effect) dalam membanagun sector ekonomi syariah di Indonesia. Misalnya ketika lokakarya MUI pada tanggal 22-25 Maret 1990 mengamanatkan membentuk kelompok kerja guna mendirikan bank Islam di Indonesia ; kelompok kerja tersebut disebut tim perbankan MUI. Pada tanggal 1 November 1991, tim ini menandatangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga pertama. Usaha tersebut kemudian mendapat respon positif dari pihak eksekutif dan legislative dengan terbentuknya undang-undang nomer 7 tahun 19992 tentang perbankan yang memuat aturan tentang telaah dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang disebut dengan istilah bagi hasil (pasal 6 huruf m, dan pasal 13 huruf c ). Pada tahun yang sama pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah republic Indonesia nomer 7 tahun...